Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 9 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

BISNISIDN.COM – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 memfasilitasi ruang fiskal yang memungkinkan program makan siang gratis dapat berjalan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hal itu saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Prinsipnya, adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat sore (5/4/2023)

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal 2025.

Fokus kebijakan itu mengarah pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan, serta kemajuan antardaerah.

“Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan, namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” katanya.

Baca artikel lainnya di sini : Masuk 3 Besar Bursa Pilgub Jateng, Ketua Gerindra Jateng Sudaryono Raih 44,8 Persen Survei Merdeka Institute

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.

“Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga.”

Baca artikel lainnya di sini :  PT Jasa Marga Tbk Sebut Sejak H – 7 Sudah Sebanyak 807.510 Kendaraan Tinggalkan Wilayah Jabotabek

“Sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan penyusunan RAPBN 2025 tetap dikomunikasikan dengan para investor.

Mengingat transisi pemerintahan yang baru masih harus melalui proses politik sampai dengan Oktober 2024.

“Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi.”

“Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan,” katanya.***

Artikel di atas, sudah dìterbitkan di portal berita nasional Harianindonesia.com

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Lingkarnews.com dan Yogyaraya.com 

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Berita Terkait

Sinergi PR Newswire dan PSPI Hadirkan Distribusi Pers Rilis Berbasis 175+ Media di Indonesia
Rp50 Triliun Dana Patriot Bond Siap Biayai Proyek Sampah Jadi Listrik Indonesia
Blokir Anggaran Mulai Rontok, Realisasi Belanja K/L Rp686 Triliun
Ketidakpastian The Fed, CSA Index September 2025 Turun ke 65,4
Negosiasi Dagang RI-AS: Tarik Ulur Tarif Resiprokal dan Pembelian Energi Rp244 Triliun
Shell Super Hadir Lagi, Konsumen Masih Menunggu Kepastian V-Power
Rahasia Sukses Undang Jurnalis Ekonomi untuk Liputan Acara Perusahaan
Era Baru Komunikasi Digital Perusahaan Dengan Galeri Foto Pers

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 14:32 WIB

Sinergi PR Newswire dan PSPI Hadirkan Distribusi Pers Rilis Berbasis 175+ Media di Indonesia

Selasa, 14 Oktober 2025 - 10:59 WIB

Rp50 Triliun Dana Patriot Bond Siap Biayai Proyek Sampah Jadi Listrik Indonesia

Rabu, 24 September 2025 - 08:13 WIB

Blokir Anggaran Mulai Rontok, Realisasi Belanja K/L Rp686 Triliun

Sabtu, 13 September 2025 - 00:20 WIB

Ketidakpastian The Fed, CSA Index September 2025 Turun ke 65,4

Rabu, 10 September 2025 - 14:41 WIB

Negosiasi Dagang RI-AS: Tarik Ulur Tarif Resiprokal dan Pembelian Energi Rp244 Triliun

Berita Terbaru