BISNISIDN.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa seluruh perencanaan iklim masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan.
Menurutnya, memastikan transisi yang adil dan terjangkau juga selaras dengan G20 Transition Finance Framework.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Rabu (17/04/2024) waktu setempat.
“Berbicara mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, ada satu hal yang begitu melekat. Investasi yang dibutuhkan sangatlah besar.”
Baca Juga:
Prabowo Subianto Ungkap Sejumlah Pimpinan Negara Berkirim Surat Ingin Pelajari Makan Bergizi Gratis
Mengapa Raksasa Tekstil Indonesia, Sritex Bisa Runtuh? Sempat Jaya Saat Memasok Seragam TNI
“Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya.”
“Sebesar kurang lebih $400 Miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut,” ujarnya.
Baca artikel lainnya di sini : Presiden Jokowi Tanggapi Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo – Gibran oleh KPU
Ia menyebut, Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform hadir sebagai blended finance framework untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.
Baca Juga:
Mengapa Raksasa Tekstil Indonesia, Sritex Bisa Runtuh? Sempat Jaya Saat Memasok Seragam TNI
Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya, BRI Hadirkan Mudik Gratis Tahun 2025
Tunjuk Investor Global Ray Dalio untuk Kembangkan Danantara, Presiden Prabowo Ungkap Alasannya
“Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant dengan kapasitas 660 megawatt.”
Baca artikel lainnya di sini : Menkeu Sampaikan Komitmen Perangi Kejahatan Keuangan, Indonesia Gabung Sebagai Anggota Penuh FATF
“Akan membutuhkan biaya kurang lebih $1,3 Miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun kedepan.”
“Namun, proses ini dapat menyelamatkan 28.5 juta ton CO2e,” jelas Menkeu.
Baca Juga:
Salah Satunya Tomy Winata, Inilah Daftar 8 Konglomerat yang Bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan, kredit karbon juga menjadi hal yang harus segera disiapkan.
Utamanya mengenai selera investasi sektor swasta akan instrumen ini.
Menurutnya, peranan Multilateral Development Bank (MDB) seperti World Bank, ADB, dan AIIB dalam mengoreksi persepsi risiko dan manajemen sangatlah kritikal.
“Tanpa peranan mereka, kita hanya akan bergantung pada pembiayaan publik, baik pada skala nasional maupun global —dan tidak menarik pembiayaan dari sektor swasta sama sekali,” tandasnya.
Sebagai co-chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA), Menkeu bersama Steven van Weyenberg, Menteri Keuangan Belanda, menyambut baik segala upaya kolaborasi terkait transisi dan solusi permasalahan iklim.
“Termasuk dalam Task Force for the Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA),” pungkas Menkeu.***
Artikel di atas, juga dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi & bisnis, Bisnisnews.com
Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Apakabarindonesia.com dan Apakabarjarteng.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
