BISNISIDN.COM – Pihak PT DAMRI mengatakan sebanyak 580 unit bus sudah digunakan untuk operasi perusahaan tapi buku inventorinya tapi masih tercatat di Kementerian Perhubungan.
Terkait hal itu DAMRI minta mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa 580 bus senilai Rp460,7 miliar.
Direktur Utama (Dirut) DAMRI Setia N Milatia Moemin mengajukan hal tersebut kepada Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi PMN nontunai ini sebetulnya barang-barangnya adalah (pengadaan) tahun 2015, 2016, dan 2020.”
“Totalnya berupa 580 unit bus yang sebetulnya saat ini sudah kami gunakan untuk operasi.”
“Tapi masih tercatat di dalam buku inventorinya Kementerian Perhubungan,” ujar Setia N Milatia Moemin.
Ia menuturkan bahwa aset-aset tersebut termasuk 15 unit bus pemadu moda (feeder), 184 unit bus perintis, 220 unit bus BRT.
Juga 138 unit bus eks-shuttle Pekan Olahraga Nasional (PON) 2022 di Papua, serta 23 unit bus eks-PPD.
Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat dan memperlancar mobilitas penumpang dan barang.
Termasuk di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP).
Selain itu, ia mengatakan bahwa upaya tersebut juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ekuitas perseroan.
Baca Juga:
Fortune perluas kepemimpinan di Asia dengan Direktur Editorial dan Kepala Brand Studio baru
Dan memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk mengembangkan pelayanan angkutan umum.
“Perum DAMRI saat ini ada di 43 cabang dari Sabang sampai Merauke dan ada 744 trayek atau rute,” ujar Setia.
Ia menuturkan bahwa pemberian PMN nontunai tersebut penting untuk melayani masyarakat di daerah 3TP.
Karena di sebagian besar daerah tersebut hanya DAMRI yang menyediakan moda transportasi.
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan banyak jalan yang belum dibangun dengan baik serta medan yang sulit sepanjang rute perjalanan, seperti tanah berlumpur atau jalan terdampak air pasang.
“Jalan lingkar itu biasanya sudah bagus, terutama kalau di Papua dan daerah Indonesia bagian timur.”
Baca Juga:
“Tapi jalan yang masuk ke dalam kota-kota itu, ke dalam daerah-daerah distrik itu, masih sangat buruk,” ujarnya pula.***
