BISNISIDN.COM – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendorong penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai upaya mengeliminasi korupsi hingga ke akar. Sebab menurutnya, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya.”
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus perkuat KPK,” kata Prabowo dalam debat perdana capres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.
Selain KPK, Prabowo juga mendorong penguatan lembaga yang dapat mendukung pemberantasan korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga Ombudsman.
Baca artikel lainnya di sini : Saksikan Debat Perdana, Airlangga Hartarto akan Hadir Lansung di Kantor Komisi Pemilihan Umum
“Semua badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi, harus kita perkuat,” tegas Prabowo.
Baca Juga:
Cara Mudah Investasi Crypto: Mulai Cek Harga Hingga Transaksi Bitcoin
Menjaga Wilayah Perkotaan Tetap Asri Bersama Dinas Lingkungan Hidup
Sumpah Pemuda 2025 Jadi Saksi Kebangkitan OTT Lokal, Ini Peran NobiPlay
Adapun pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus program yang akan digalakkan Prabowo jika dirinya terpilih melanjutkan estafet kepemimpinan negara.
Ia mengatakan semua elemen bangsa harus bersatu untuk mengupayakan hal tersebut.
Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto Tekankan Akan Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya pada Debat Capres 2024
“Kita akan perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang barus ditegakkan,” tutur Prabowo.
Baca Juga:
Satu Ekosistem, Seribu Cerita: 24jamnews.com Hidupkan Media Pers Daerah
Rp50 Triliun Dana Patriot Bond Siap Biayai Proyek Sampah Jadi Listrik Indonesia
Blokir Anggaran Mulai Rontok, Realisasi Belanja K/L Rp686 Triliun
Debat capres malam ini merupakan gelaran pertama dari lima debat yang akan digelar hingga Februari 2024.
Agenda debat yang diselenggarakan di kantor KPU tersebut bertema “Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga”.***








